Jakarta - Ganti pimpinan, ganti anak pula anak buahnya atas dasar balas jasa. Demikian fenomena politisasi jabatan yang sering kali terjadi di jajaran pemerintahan daerah pasca terpilihnya kepala daerah hasil dari pilkada.
Presiden SBY mengingatkan agar praktek yang tidak kondusif tersebut dihentikan. Para pimpinan daerah yang baru terpilih harus bisa membedakan mana posisi yang perlu diisi pejabat politik dan teknis.
"Bedakan mana pos politik dan pos administrasi pemerintahan yang seharusnya bebas dari sikap partisan," ujar SBY di podium Ruang Sidang Paripurna Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peringatan SBY ini menanggapi catatan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita di dalam pidato sambutannya. Dia mensinyalir ada politisasi jabatan pemda pasca pilkada, dan meminta presiden selaku kepala pemerintahan untuk memberi penegasan pada jajarannya agar proses demokrasi tidak perlu diikuti politisasi jabatan karena bisa sebabkan demoralisasi di
akhir masa jabatan.
(lh/nrl)
.webp)
