"Selama ini yang menjadi fokus UPZ adalah TKI/TKW bermasalah. Karena itu kami juga akan fokus kepada pelajar atau mahasiswa Indonesia di Malaysia,” ujar Ketua UPZ BAZNAS Malaysia Dr Ugi Suharto saat berbicang dengan detikcom, Rabu (20/8/2008).
Program tersebut merupakan kerjasama UPZ-BAZNAS dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia. Penandatangan MoU digelar di kantor Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur, dan disaksikan langsung Atase Pendidikan Imran Hanafi pada Selasa 19 Agustus 2008.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga jika zakat dapat diintegrasikan dengan pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal, maka hal tersebut akan memperkuat dan mengokohkan perekonomian bangsa,” cetusnya.
Ugi lalu mencontohkan kebijakan pemerintah Malaysia yang mampu mengurangi kemiskinan dengan mengintegrasikan zakat dan pajak.
“Malaysia telah memberi bukti, integrasi zakat dengan pajak melalui kebijakan zakat pengurang pajak ternyata mampu meningkatkan pendapatan keduanya secara simultan. Jadi tidak perlu khawatir akan saling mengurangi,” terang dosen di Universitas Islam Internasional Malaysia ini.
Sementara itu, Ketua PPI Malaysia, Irfan Syauqi Beik menjelaskan, tidak kurang dari 10 persen mahasiswa Indonesia di Malaysia berada pada kondisi memprihatinkan. Menurutnya, para mahasiswa tersebut sebagian besar memiliki beban utang kepada kampusnya masing-masing. Hal itu karena sistem perkuliahan di Malaysia memungkinkan mahasiswa untuk menangguhkan pembayaran SPP, untuk kemudian dibayarkan pada saat akan lulus.
“Paling tidak, dengan zakat yang disalurkan ini akan meringankan beban mereka. Karena mereka termasuk kategori mustahik yang berhak mendapat zakat,” imbuhnya.
Berdasarkan data keimigrasian Malaysia, jumlah pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di negeri Petronas itu mencapai lebih kurang 14 ribu orang. Sebagian besar melakukan studi dengan pembiayaan sendiri karena minimnya donatur beasiswa untuk studi di Malaysia.
(rmd/fiq)











































