DPR Siap Anggarkan Pos Pendidikan 20 % Dalam APBN 2009

Jakarta - Keputusan MK yang mengabulkan gugatan PGRI soal anggaran pendidikan 20 persen mendapat dukungan dan sambutan positif dari DPR. Ketua DPR Agung Laksono secara tegas di depan presiden dan para tamu negara meminta agar anggaran pendidikan 20 persen di penuhi dalam APBN 2009.

"Dewan memberikan respon positif atas putusan MK. Untuk itu baik pemerintah  maupun panitia anggaran DPR dan komisi terkait dapat mengakomodir putusan MK ini dalam pembahasan RAPBN 2009," kata Agung dalam pidatonya di depan sidang pidato kenegaraan presiden RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2008).

Menurut Agung, jika dalam APBN 2009 anggaran pendidikan 20 persen masih belum terpenuhi, MK harus mengingatkan bahwa UU APBN tidak konstitusional. Karena itulah keputusan ini harus menjadi perhatian semua pihak termasuk pemerintah daerah.

"Apabila nanti dalam UU APBN 2009 ternyata anggaran pendidikan tidak juga mencapai 20 persen maka MK cukup menunjuk putusan ini untuk membuktikan bahwa UU APBN tersebut inskonstitusional," pinta Agung.

Agung berharap peningkatan anggaran pendidikan 20 persen harus dibarengi dengan pengelolaan dana pendidikan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini sangat penting ditunjukkan agar tujuan peningkatan anggaran 20 persen dapat tercapai. (yid/gah)