Tak Didukung Pemerintah AS, Surat Kongres Bukan Ancaman

Jakarta - Insiden penembakan di Wamena, Papua, terjadi saat media massa ramai memberitakan tentang surat dari Kongres Amerika Serikat (AS), yang meminta pembebasan bersyarat 2 terpidana Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kok momentumnya pas?

"Memang kita ini reaktif. Kita kurangi yang reaktif. Pola-pola diplomatik kita mainkan, agar kita tidak terbawa permainan genderang mereka," ujar pengamat intelijen Wawan Purwanto.

Wawan menyampaikan hal itu dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (10/8/2008) tentang adanya kemungkinan 'hidden agenda' di balik terjadinya insiden Wamena dan berita surat Kongres AS yang mengemuka dalam waktu bersamaan.

Menurut Wawan, sifat orang Indonesia yang reaktif, membuat mudah dijadikan komoditas politik baik di AS maupun di Australia.
 
"Dia (AS dan Australia) senang. Dia tetap nyantai aja. Kita juga harus terbiasa belajar terus. Kalau persoalan HAM dan sebagainya, AS terhadap Indian bagaimana? Di Guantanamo, di Irak seperti apa?" ujar Wawan.

Menurutnya, masalah ini harus ditangani dengan kepala dingin. "Jangan terpancinglah. Karena itu (surat Kongres AS) hanya imbauan. Boleh diterima atau tidak. Nggak mengikat," kata dia.

Motivasi 40 anggota Kongres AS, menurutnya, untuk meraih simpati publik. Sepanjang bukan pemerintah AS yang meminta, surat itu tidak perlu dikhawatirkan.

"Yang menjadi pegangan kita pemerintah AS. Selama pemerintah AS tidak mendukung untuk membebaskan OPM, maka itu masih kita anggap bukan ancaman," tandas dia. (nwk/nrl)