Wartawan Media AS di RI Disadap FBI terkait Terorisme

Washington - Federal Bureau of Investigation (FBI) pernah menyadap pembicaraan telepon wartawan 2 koran Amerika Serikat (AS) biro Indonesia pada tahun 2004. Penyadapan itu terkait tentang terorisme.

Rekaman itu rupanya memperlihatkan bagian dari investigasi terorisme, seperti yang diberitakan The New York Times, Jumat 8 Agustus 2008, yang dilansir Minggu (10/8/2008).

Tapi FBI tidak menjelaskan apa yang telah diinvestigasi, atau mengapa rekaman telepon wartawan itu betul-betul relevan untuk disadap.

Penasihat Umum FBI Velerie Caproni dalam surat permintaan maaf yang dikirimkan pada petinggi 2 koran di AS itu, The New York Times dan The Washington Post, mengatakan hanya menyadap daftar nomor telepon yang dihubungi wartawan kedua media itu.

Sadapan mereka, imbuh Caproni, tidak menunjukkan isi dari panggilan telepon itu. Hasil sadapan FBI sekarang telah dihapus dari database FBI. Caproni juga menyatakan, rekaman itu tidak digunakan pada investigasi mana pun.

Sementara Eksekutif Editor The Washington Post Leonard Downie Jr. mengatakan masih belum jelas benar baginya, mengapa FBI tertarik dengan rekaman teleponnya.

"Saya ingin mengetahui lebih jauh tentang apa ini semua. Kita akan bertanya kepada penasihat umum kita, meminta saran apa yang seharusnya kita lakukan," ujar Downie.

Pendapat Downie itu diperkuat oleh Eksekutif Editor The New York Times Bill Keller. "Saya katakan ke Direktur (Direktur FBI Robert S. Mueller III), baik sekali untuk dia dengan meminta maaf. Tentu, kita masih ingin tahu lebih bagaimana ini bisa terjadi. Bagaimana FBI bisa mengindari perbuatan yang sama di masa depan," tutur Keller.

Wartawan media AS biro Indonesia yang disadap percakapan teleponnya, 2 diantaranya dari The Times yaitu Raymond Bonner and Jane Perlez. Sedangkan 2 wartawan lainnya dari The Washington Post yaitu Ellen Nakashima and Natasha Tampubolon.

Tahun 2007 lalu, Irjen Departemen Kehakiman (Depkeh) AS menemukan FBI melanggar kebijakannya sendiri, dengan menyadap puluhan ribu rekaman percakapan telepon dalam investigasi terorisme, melalui surat keamanan nasional, tanpa lebih dulu membutuhkan persetujuan atau standar dari instansi lain yang berwenang.

Dalam beberapa kasus, FBI menggunakan permintaan berkategori 'darurat' yang tidak dikuasakan dalam undang-undang. Salah satunya kasus di Indonesia ini.

Temuan Irjen Depkeh AS telah mendorong Kongres AS, untuk membuat UU yang memungkinkan kontrol lebih besar terhadap FBI, untuk mengumpulkan informasi privat dalam investigasi terorisme. Namun, pejabat FBI mengatakan mereka punya mekanisme internal sendiri untuk memecahkannya.
(nwk/nwk)