Menhan: Fair, Pertukaran Tahanan WNI di Guantanamo dengan OPM

Jakarta - Departemen Pertahanan (Dephan) mengakui surat Kongres AS yang meminta pembebasan dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibebaskan telah diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wajar juga bila Indonesia balik meminta hal yang sama terhadap Amerika Serikat (AS).

"Sekarang ini, itu sedang direkap oleh Desk Papua di kantor Kementerian Polhukam. Masukan dari lapangan itu sedang digodok di sana," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (8/8/2008).

Untuk itu, menurut Juwono, surat permintaan Kongres AS yang meminta pembebasan dua anggota OPM kepada Presiden SBY tidak perlu ditanggapi emosional. "Jangan marah atau kaget, kita sikapi dengan tenang saja. Memang masalah Papua dapat perhatian dari kongres dan LSM di Washington, maupun di Eropa," jelasnya.

Juwono juga menyatakan, wajar bila pihak DPR berencana untuk mengirimkan surat kepada Presiden AS George W Bush guna meminta pembebasan tahanan WNI di Guantanamo. "Saya kira, ini cukup fair dan wajar-wajar saja. Banyak negara-negara berkembang menggugat hal yang sama soal tahanan di Guantanamo," ujarnya.

Semua negara berkembang, lanjut Juwono, memiliki hak yang sama seperti Indonesia tentang tahanan di Guantanamo yang dirasakan cukup berat. "Kita juga punya hak untuk mempertanyakan HAM pada mereka, karena HAM bukan monopoli negera-negara maju saja, seperti Prancis, Inggris dan AS sendiri, yang sering memojokkan negara berkembang," ungkapnya.

Terkait isu di Papua, memang diakui Juwono sering dilakukan oleh LSM terutama East Timor Asian Network (ETAN). "Mungkin mereka kehabisan pasaran terhadap Timtim, yang selama ini diaduk-aduk, kini mereka alihkan pasarannya ke Papua," ucapnya seraya tersenyum.

Oleh sebab itu, Juwono berpendapat, agar surat dari Kongres AS itu ditanggapi dengan tenang dan tidak emosional. "Kita tidak perlu terlalu keras menanggapinya, tidak usah marah-marah, ya kita jelaskan saja dengan tenang," pungkasnya.

(zal/iy)