Bongkar Korupsi, Lebih Tepat Pakai Sadapan

Jakarta - DPR mengizinkan KPK untuk mengikuti sidang penyusunan RAPBN 2009. Namun cara ini dinilai kurang efektif untuk membongkar korupsi saat penyusunan anggaran. Penyadapan ala KPK dinilai lebih tepat.

"Sebenarnya deal dan lobi saat penyusunan anggaran itu kan dilakukan di hotel, bukan dalam rapat resmi. KPK lebih baik menyadap anggota DPR," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Arif Nur Alam ketika dihubungi detikcom Kamis (7/8/2008).

Arif menjelaskan investigasi yang dilakukan KPK terbukti mampu membongkar berbagai kasus yang melibatkan anggota DPR.  

Arif menilai KPK sebenarnya beresiko jika mengikuti rapat penyusunan RAPBN. Jika di kemudian hari ternyata masih terjadi penyelewengan anggaran, maka masyarakat akan menilai KPK ikut bermain dalam RAPBN. Ini akan menjadi citra buruk untuk KPK.

"Jika tidak hati-hati di kemudian hari ini bisa jadi blunder untuk KPK," jelasnya.

Sebagai langkah pencegahan korupsi saat penyusunan anggaran, Arif juga meminta KPK lebih memberikan pengawasan pada dokumen-dokumen dalam rapat tersebut sebelum RAPBN berubah menjadi APBN.
(rdf/mad)