"Mungkin juga mau cari popularitas, kita kan nggak tahu. Pimpinan-pimpinannya yang mau popular. Kan mau cari rating yang bagus. Karena sampai ini hari, nggak ada pernyataan dari KPK soal BLBI. Harusnya itu yang diungkap," kata Ade pada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2008).
Ade meminta KPK juga mengawasi departemen-departemen yang ada di eksekutif. Karena di sanalah sebenarnya asal muasal dari seluruh proses penganggaran. DPR hanya membahas usulan pemerintah, begitu juga dengan anggaran di yudikatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi yang merangkap pengusaha hotel ini meminta KPK bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya. Karena jika seluruh proses dilandasi muatan politis, bukan di KPK tempatnya, tapi di parpol.
"KPK ini jangan jadi isu politik. KPK harus pinter-pinter pilih sasaran. Jangan politis menangani. Menjelang 2009 ini jangan mau jadi politik lagi. Kalau mau politik, ya masuklah parpol," pungkas Ade. (yid/gah)











































