FPKS Minta Pemerintah Evaluasi SKB 3 Menteri Soal Ahmadiyah

Jakarta - Belum genap dua bulan sejak dikeluarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri terkait Ahmadiyah, massa anti-Ahmadiyah kembali turun ke jalan meminta Ahmadiyah dibubarkan. Hal itu dinilai sebagai akibat SKB yang tidak jelas.

"Sejak awal kami katakan bahwa SKB itu banci dan setengah hati. Jadi saya kira jangan  salahkan kalau ribut-ribut masalah Ahmadiyah akan terus muncul," ujar anggota Komisi VIII DPR dari FPKS, DH Al Yusni, dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (4/8/2008).

Dia pun mengingatkan, jika sikap pemerintah terhadap Ahmadiyah masih setengah hati, maka hal itu akan menjadi api dalam sekam.

"Yang harus dipikirkan bersama sekarang adalah bagaimana caranya agar SKB itu betul- betul bisa efektif untuk mencegah terjadinya konflik horizontal. Jika tidak, saya kira sebaiknya pemerintah mengevaluasi SKB itu agar tidak seperti api dalam sekam," jelasnya.

Menurut Al Yusni, SKB itu sebenarnya hanya berisi peringatan belaka. Itu sebabnya, lanjut dia, pihak Ahmadiyah pun masih merasa leluasa memamerkan keyakinannya di depan umum.

Al Yusni menjelaskan, FPKS melalui Komisi VIII akan meminta pemerintah untuk mengevaluasi SKB itu. "Kami Fraksi PKS akan meminta komisi agar SKB 3 Menteri dievaluasi. Bahkan jika kurang tegas, kami akan usulkan menjadi Keppres," pungkasnya. (fiq/iy)