"Pemanggilan MS Kaban memang hak prerogatif presiden, karena tidak ada orang yang kebal hukum. Tapi saya minta agar pemanggilan MS Kaban bukan permainan atau trik politik untuk menghabisi PBB," kata Yusron kepada wartwan di gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (4/8/2008).
Wakil ketua komisi I DPR ini berharap SBY menghargai dukungan PBB saat mencalonkan dirinya sebagai capres 2004 lalu. Karenanya jika Kaban harus diganti, Yusron meminta SBY menunjuk orang dari PBB.
"Jika alasan kuat itu ada, MS Kaban harus nonaktif, maka kewajiban presiden untuk tetap mengangkat penggantinya dari PBB, entah di pos yang mana. Tetap di Menhut atau pos lain,” pintanya.
Penunjukan SBY kepada kader PBB sangat penting dalam menghargai PBB sebagai parpol pengusung. "Masa jabatan kabinet yang tinggal sekian bulan mungkin tidak banyak berarti. Tetapi secara simbolis dari sisi partai ini sangat penting. Cukup sudah presiden buang Yusril dan diganti kader partai lain sebagai tindakan yang melanggar fatsoen politik," terang dia.
Yusron meminta SBY tidak membiasakan politik permusuhan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kewibawaan pemerintahan SBY-JK sendiri.
"Jangan sampai timbul kesan presiden lakukan politik permusuhan dan ada kesan presiden menghabisi orang-orang PBB di kabinet sejak Jaksa Agung Abdulrahman Saleh, Mensesneg Yusril dan sekarang MS Kaban," pungkas adik Yusril Ihza Mahendra ini. (yid/asy)











































