.webp)
"Saya kira mewakili aspirasi daerah, Pak Ginandjar dan Pak Irman layak menjadi capres atau cawapres. Terserah mau digandengkan dengan Mega, SBY atau Wiranto, kata Laode dalam diskusi di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (1/8/2008).
Menurut laode, dengan terakomodasinya tokoh yang selama ini merepresentasikan perwakilan daerah sebagai capres atau cawapres akan membuat pemimpin nasional ke depan dapat mengatasi daerah. Hal ini akan mengurangi kekecewaan daerah yang selama ini sudah diwujudkan dalam bentuk penolakan dan pembangkangan terhadap program pemerintah pusat.
"Kalau calon yang ada ini hanya itu-itu saja, kekecewaan daerah akan meningkat. Karena sekarang saja persoalan daerah tidak teratasi dengan baik," terang Laode.
Sementara itu, pengamat politik dari Reform Institute, Yudi Latif, mengatakan figur muda akan dapat lebih diterima oleh masyarakat daripada figur tua. Namun demikian ia tidak sepakat jika dibangun dikotomi antar kelompok tua dan muda dalam pencapresan.
"Memang semangat publik saat ini mengarah pada figur muda. Tapi tidak boleh boleh ada dikotomi. Biarkan rakyat yang memilih," kata Yudhi.
Agar calon yang ada banyak alternatifnya, Yudhi mengusulkan DPD bisa mengusulkan capres. Caranya dengan melakukan perubahan UUD 1945 khususnya pasal syarat pencapresan yang tidak hanya dari jalur parpol.
"Untuk negeri seluas Indonesia, maka tidak bisa hanya mengandalkan parpol semata. DPD harusnya bisa juga mengusulkan capres, tapi harus amandemen UUD dulu," terang Yudhi.
Di tempat yang sama, peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan, perlu adanya seorang calon pemimpin yang mempunyai perspektif daerah. Alasannya, saat ini banyak daerah yang merasa tidak puas terhadap pemerintah pusat karena merasa pusat tidak konsisten dalam melakukan kebijakannya.
"Pemimpin yang bervisi daerah ini sangat penting. Kalau tidak, Indonesia bisa terancam dengan hancurnya NKRI. Karena daerah akan meakukan perlawanan," terang Siti. (yid/gah)
