Demikian kata Gus Dur dalam sambutannya pada peresmian deklarasi KPKN di Gedung GBHN, Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2008).
"Intinya KPKN tidak boleh takut, harus jujur dan terbuka untuk menyelamatkan kekayaan negara," kata mantan Presiden RI ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain menggelar seminar, kita akan dirikan posko pengawalan angket BBM di DPR," ujarnya.
Agenda lainnya mendorong pemerintah melakukan re-negosiasi berbagai kontrak karya proyek pertambangan di masa lalu yang belakangan diketahui merugikan kepentingan negara. Sedangkan untuk proyek yang dikelola BUMN, harus dilakukan optimalisasi.
Tidak kalah penting mengawasi proses hukum sejumlah kasus mega korupsi dana BLBI yang jadi perhatian nasional beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah mendorong KPK mengambil alih semua kasus terkait BLBI yang masih ditangani Kejagung RI.
"Kami menuntut pemerintah mencabut release and discharge (kebijakan pemberian potongan dan pemutihan sisa utang para obligor yang dikeluarkan pada era pemerintahan Megawati)!" sambung Adi.
(lh/iy)