AS, Negara Tanpa UU Pers

Jakarta - Bapak tua itu menyambut langsung kami, peserta IVLP on Cyber Journalism yang disponsori Deplu AS, di lantai dasar Newseum, museum berita terbesar sedunia di Washington DC. Meski dia telah senior, namun dia tak menyuruh yuniornya untuk menjemput kami.

Lalu dia membawa kami ke lift, naik ke lantai atas dan tiba di sebuah ruang pertemuan ukuran sedang setelah melewati sejumlah ruang broadcasting. Nama bapak tua itu Gene Mater, seorang konsultan media. Bersama Pak Mater, kami akan berdiskusi tentang perlindungan media dan peran internet dalam jurnalisme modern.

Setelah memperkenalkan sedikit sejarah Newseum, Pak Mater bercerita tentang sejarah pendirian negara AS. Untuk memperkuat ceritanya, dia bahkan mengeluarkan UUD AS dari saku jasnya.

Pak Mater menyatakan, menurut Amandemen I UUD, ada 5 kebebasan paling dasar yang diperlukan dalam masyarakat demokratis yaitu kebebasan beragama, berbicara, pers, berorganisasi dan menyampaikan petisi.

"Dengan demikian, Kongres tidak boleh membuat UU yang menghalangi kebebasan pers. Tidak boleh ada hukum pers," ujar Mater.

Inilah yang kemudian membuat publik AS diizinkan untuk membuat produk pers apa saja tanpa ada izin. AS juga tak boleh memiliki media milik pemerintah seperti RRI atau TVRI. Voice of America yang merupakan milik pemerintah AS pun disulap hanya diperuntukkan bagi masyarakat luar negeri, tidak untuk konsumsi dalam negeri. Sensor juga tak ada.

Kebebasan ini membuat negeri ini kaya akan media massa. Setidaknya saat ini terdapat 1.437 koran harian, 60 persen di antaranya dengan oplah di bawah 50 ribu eksemplar. Ada juga 1.600 stasiun televisi dan 13.000 radio siaran plus 6.700 publikasi lainnya (majalah dll) serta 400 stasiun televisi kabel. Jelas ini adalah jumlah yang besar!

"Kami sediakan banyak informasi, publik mau baca atau tidak, mereka yang pilih," ujarnya.

Meski demikian dia tak menampik koran mulai kehilangan pamor akibat perkembangan zaman. Setidaknya sejak 1959, sebanyak 300 koran gulung tikar. Dulu di Kota New York, ada 7 koran, sekarang tinggal 3 saja.

Lantas, jika media massa boleh menampilkan konten apa pun, lalu di mana letak tanggung jawab sosial media? "Tanggung jawab adalah kata yang tidak pernah saya pakai, dan seperti apakah definisi tanggung jawab?" jawab Mater.

Pak Mater yang kenyang makan asam garam bekerja di media massa ini juga menjelaskan wartawan di AS tidak bisa dipenjara karena tulisannya. Kalaulah ada tuntutan dari orang yang ditulis dalam berita, biasanya dibicarakan di luar meja hijau dengan pembayaran sejumlah denda. Penyelesaian di luar sidang lebih sering dilakukan karena biasanya ganti rugi yang diberikan jauh lebih sedikit ketimbang jika masuk sidang.

"Namun tak ada media yang tutup karena disuruh bayar denda," ujar Mater.

Contohnya adalah kasus yang menimpa koran Cincinnati Equirer. Saat itu dua reporter koran itu menulis berita tentang United Fruit Company (UFC). Perusahaan tersebut merasa dirugikan, lalu menggugat koran itu. Setelah diteliti, reporter itu mendapatkan informasi tentang UFC dari mencuri dengar pembicaraan telepon.

Nah, menguping ini merupakan pelanggaran hukum. Karena Cincinnati Equirer mengakui pihaknya bersalah, akhirnya mereka sepakat menyelesaikan di luar sidang. Cincinnati pun membayar denda 14 juta dolar.

"Jika diselesaikan di pengadilan, dendanya bisa 50 juta dolar," ujar Mater. (nrl/fay)