Pertama di Indonesia

Pilkada Kaltim Putaran Kedua Digelar 16 Oktober

- detikNews
Senin, 21 Jul 2008 17:38 WIB
Jakarta - KPUD Kaltim dipastikan akan menggelar Pilkada putaran kedua pada 16 Oktober 2008 mendatang. Hal tersebut diputuskan melalui rapat terbatas antara Pemprov dan KPUD Kaltim.

"Kita putuskan tetap menggelar Pilkada 16 Oktober mendatang," kata Ketua KPUD Kaltim Jafar Haruna kepada detikcom usai bertemu Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltim Tarmizi Abdul Karim di lantai 2 kantor Gubernur Kaltim Jl Gadjah Mada, Samarinda, Senin (21/8/2008).

Jafar juga menegaskan, KPUD tidak terpengaruh surat Mahkamah Agung (MA) tentang proses rekapitulasi dan penetapan suara Pilkada. Dalam surat tersebut MA menilai KPUD Kaltim tidak konsisten.

"Kita konsentrasi menjalankan tahapan pilkada putaran kedua," tegas Jafar.

Ditemui terpisah, anggota KPU Kaltim Elvyani NH Gaffar mengatakan, menjelang pelaksanaan pilkada putaran kedua KPUD Kaltim saat ini sedang melakukan validasi jumlah pemilih. Disinggung tentang surat MA yang menyatakan sikap KPUD Kalitim menggunakan UU 12/2008 sebagai revisi UU 32/2004 dapat mengurangi dan mengesampingkan asas kepastian hukum, Elvyani mengaku belum menerima salinan surat MA tersebut.

"Sampai detik ini pun saya belum terima surat itu. Dan sampai detik ini juga tahapan pilkada tetap jalan," ujar Elvyani.

Sebelumnya beredar informasi MA mengeluarkan surat bernomor 123/KMA/VII/2008 tertanggal 15 Juli 2008 dan ditujukan kepada Ketua KPU Kaltim Jafar Haruna. Surat yang ditandatangani Ketua MA Bagir Manan tersebut memuat 4 poin, di antaranya rekapitulasi yang dilakukan KPUD berdasar UU 12/2008 sehingga dalam hal ini tampak adanya inkonsistensi dalam penggunaan UU yang diterapkan sejak awal.

Selain itu sejak awal proses Pilkada Kaltim menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian KPUD Kaltim harus konsisten menerapkan UU tersebut. Poin lainnya berbunyi, sikap KPUD Kaltim yang menggunakan UU 12/2008 dapat mengurangi dan mengesampingkan asas kepastian hukum.

Sejak awal tahapan Pilkada Kaltim putaran pertama digulirkan, KPUD Kaltim memang menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2004. Namun saat menetapkan perolehan suara, KPUD Kaltim mengacu pada UU 12/2008. UU tersebut menetapkan pemenang adalah pasangan yang memperoleh minimal 30 persen suara. Jika tidak ada pasangan yang memperoleh minimal 30 persen suara, maka pilkada dilakukan dua putaran yang diikuti dua pasangan dengan perolehan suara tertinggi.

Pada penetapan perolehan suara Pilkada Kaltim putaran pertama, pasangan Awang Farouk Ishak Farid Wadjdy hanya mendapat 426.325 suara (28,09 persen), Nusyirwan Ismail-Heru Bambang 280.949 suara (19,04 persen), Achmad Amins-Hadi Mulyadi 396.784 suara (26,90 persen), dan Yusuf SK-Luther Kombong 371.229 suara (25,16 persen).

Dengan kondisi demikian, yakni tidak ada pasangan cagub-cawagub yang memperoleh minimal 30 persen suara, maka KPUD Kaltim menetapkan Pilkada Kaltim dilakukan dua putaran.

"Yang jelas,kita sudah konsultasikan penggunaan UU 12/2008 ke KPU Pusat dan Depdagri," jelas Elvyani. (djo/djo)