"Kami mengakui ada kekurangan dalam pengaturan dalam pemilu 2004. Untuk 2009, kami akan perbaiki tingkat pastisipasi pemilih," ujar Dubes RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar saat berbicang-bincang dengan detikcom di sela-sela Hari Keluarga menyambut HUT RI ke-63 di Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu(20/7/2008).
Dai mengatakan, pada pemilu 2004 pemilih yang mencoblos hanya 70 ribu dari 400 ribu pemilih yang terdaftar. Padahal jumlah WNI di negeri jiran itu sangat besar. Menurut dia, salah satu sebab minimnya tingkat partisipasi pemilih adalah karena penyebaran WNI yang sangat luas, sedangkan jumlah TPS yang dizinkan oleh pemerintah Malaysia hanyalah di empat titik, yaitu KBRI, rumah dubes, rumah wakil dubes, danย Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atase Politik KBRI Kuala Lumpur, Joko Harjanto menambahkan, sebab lain minimnya partisipasi pemilih pada pemilu lalu adalah sistem undi pos yang tidak berjalan efektif. Sistem undi pos adalah pengiriman surat suara melalui pos kepada WNI yang bekerja dan tinggal jauh dari Kuala Lumpur, seperti daerah-daerah ladang perkebunan dan pabrik yang sebagian besar terletak di daerah Malaysia Timur seperti Sabah dan Serawak.
"Bahkan pada Pemilu kemarin, terjadi kecurangan dan manipulasi yang dilakukan oleh oknum parpol. Surat suara undi pos dicoblos semuanya sebelum dikirimkan. Jumlahnya ratusan sampai ribuan," ujar Joko.
Lebih lanjut Joko mengatakan, untuk penyelenggaraan pemilu 2009, pihaknya akan memberikan perhatian lebih besar pada undi pos. "Kami akan coba perbaiki supaya tidak terjadi kecurangan seperti yang lalu," cetus dia.
Karena itu, Joko meminta agar seluruh perwakilan partai politik yang ada di Malaysia ikut berperan aktif menyukseskan Pemilu. Tidak sekadar sebagai peserta pasif.
"Para parpol itu sebaiknya memobilisasi dukungan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, maka tingkat pastisipasi pemilih akan semakin meningkat. Asal tidak dimanipulasi," tegasnya.
Joko pun berharap agar PPLN yang telah dibentuk segara dilantik oleh KPU. Jika semakin lama dilantik dikhawatirkan akan berdampak pada persiapan pemilu yang tidak maksimal.
"PPLN harus segera dilantik. Karena masa kampanye pemilu sudah dimulai, dan PPLN harus segera bekerja," cetus dia. (rmd/asy)











































