Permohonan Polly Soal UU Kehakiman Dinilai Tidak Relevan

Jakarta - Terpidana kasus Munir, Pollycarpus Budihari Prijanto mengajukan judicial review pasal 23 ayat 1 UU No 4/2004. Namun, pengajuan uji materi UU Kehakiman itu dinilai tidak relevan.

"Permohonan ini tidak ada relevansinya dengan persoalan konstitusionalitas UU tapi merupakan penerapan dan penafsiran UU oleh Mahkamah Agung (MA)," kata kuasa hukum DPR Nur Syamsi Nurlan.

Hal itu disampaikan dia dalam sidang pleno kedua di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (17/7/2008).

"Dengan demikian ketentuan pasal 23 ayat 1 UU No 4/2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak bertentangan pasal 28 b ayat 1 UUD 1945," lanjutnya.

Nur Syamsi mengatakan, tidak ada sedikitpun pihak yang dirugikan dengan pasal tersebut. Justru, lanjutnya, pasal tersebut memberi jaminan dan perlindungan kepastian hukum.

"Jadi dalil pemohon tidak terdaftar dan keliru," ujarnya.

Namun pendapat itu tidak diamini saksi ahli hukum pidana yang diajukan Pollycarpus, Essy Ucu R. Koesoemaatmadja. Ahli hukum dari Universitas Taruma Negara itu menyatakan, kedua pasal memang bertentangan.

"Hal ini jelas bertentangan. Secara normatif, untuk yang menjamin kepastian hukum tidak menyimpulkan fenomena. Ini yang jadi permasalahan," tandasnya. (ken/iy)