Staf KPU Trauma Jadi Panitia Pengadaan Logistik Pemilu

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku kesulitan mencari pegawai untuk panitia pengadaan logistik Pemilu 2009. Pasalnya, banyak pegawai yang masih trauma kasus korupsi pengadaan logistik Pemilu 2004.

"Susah mencari orang yang menjadi panitia, trauma tidak bisa dihapus begitu saja, sementara orang yang memenuhi syarat untuk jadi panitia juga tidak banyak," kata anggota KPU yang juga Ketua Kelompok Kerja Logistik Abdul Azis kepada wartawan di kantornya Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (16/7/2008).

Untuk itu, menurut Azis, pihaknya berupaya untuk membesarkan hati para staf di KPU dengan caranya mengembangkan logistik. Sistem ini memungkinkan untuk mendeteksi kebutuhan yang lebih akurat.

Azis menjelaskan, pengadaan logistik harus jelas sepertu ada data base tender, harus terdaftar di KPU, dan diketahui siapa saja orangnya. Cara lainnya, staf ahli pengadaan akan memberikan asistensi teknis di tiap tahapan pengadaan.

"Jadi ini sifatnya ini honorer. Selama ini, panitia mendapat reward, tapi sangat kecil. Itu tidak sebanding dengan resiko, yakni Rp 250 ribu per bulan.Mereka harus dipaksa baru mau, karena mereka PNS," jelasnya.

Soal panitia pengadaan logistik ini diakui Azis memang belum terganggu, karena pengadaan belum dimulai. Rencananya, tender pengadaan logistik baru akan dimulai bulan Agustus ini.

"Kalau ditanya siapa yang berminat, saya jamin tidak ada yang berminat," imbuhnya lagi. (zal/ndr)