ICW: Mustahil PKB Tak Nikmati Uang dari Yusuf Faishal

Jakarta - Dua kubu dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masih belum rujuk terseret kasus korupsi Yusuf Emir Faishal. Meski bantahan muncul, namun mustahil uang pelicin alih fungsi hutan Tanjung Api-api tidak dinikmati PKB. PKB yang mana?

"Kalau kasus Yusuf, saya kira mustahil kalau partai (PKB) tidak menikmati sumbangan dari Yusuf. Setiap politisi pasti memberi setoran ke partai, tergantung bagaimana perolehan yang bisa diusahakan sang politisi kepada parpol," kata Koordintor Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik, Ibrahim Fahmi Badoh dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (16/7/2008).

Fahmi menjelaskan, dalam konteks tertentu, sejumlah konsesi yang diajukan pemerintah yang bisa diloloskan DPR pasti diback-up oleh partai. Bagaimanapun, lanjut dia, anggota Dewan membutuhkan dukungan parpolnya.

"Itu sebabnya, hasilnya tidak hanya dinikmati sendiri. Makanya saya kira mustahil politisi tidak sama sekali membagi pendapatan dari jabatannya kepada parpol," jelasnya.

Kubu Mana?

Menurut Fahmi, sah-sah saja jika kedua kubu membantah sana-sini. Apakah Yusuf Emir Faishal tengah dikorbankan untuk menutupi keterlibatan yang lain?

"Bisa jadi dia dikorbankan. Tapi biasanya kalau politisi punya jasa dengan parpol, tidak mudah dikorbankan, malah dibela," ujarnya.

Fahmi menilai, perlu juga ditelisik apakah ada keterlibatan petinggi PKB. "Apa betul ada instruksi dari parpol untuk menggunakan kekuasaan yang dia (Yusuf) miliki untuk mendapatkan dana," imbuhnya.

Jika berbicara hukum, lanjut dia, maka PKB harus melakukan pembuktian terbalik. Dia pun berharap elit parpol berlambang 9 bintang ini tidak membutakan diri dari kasus ini.

"Bahwa ada persoalan hukum yang harus didorong untuk diungkap. Tidak boleh institusi parpol mengintervensi proses hukum. Yang harus didorong adalah buka kasus secara tuntas agar bisa memperbaiki imej partai," terang Fahmi.
(fiq/iy)