Tak Lolos di KPU, PPB Kirim Nota Protes ke Bawaslu

Jakarta - Partai Pembaruan Bangsa (PPB) mengajukan nota keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah gagal dalam verifikasi KPU. Mereka mengadukan pelanggaran dan sikap diskriminatif Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan verifikasi faktual.

"Ada beberapa pelanggaran dan diskriminasi yang dilakukan KPU kepada kami," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PPB Engelina Patiasina yang didampingi Wasekjennya Ignas Irianto di Menteng Prada, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2008).

Menurut Engelina, pihaknya menuntut agar Bawaslu menyelidiki proses verifikasi tersebut yang dinilai penuh pelanggaran. Surat keberatan itu sendiri dikirimkan ke Bawaslu, Selasa siang tadi.

Pelanggaran itu antara lain, adanya inkonsistensi sikap KPU atas janjinya untuk menindaklanjuti surat keberatan PPB pada 28 Juni lalu tentang keputusan verifikasi faktual di sejumlah provinsi. "Inkonsistensi ini bersifat diskriminatif, karena terhadap partai lain, surat keberatan itu ditindaklanjuti," tandasnya.

Diakui Engelina, KPU pusat memang telah memberikan arahan ke KPUD untuk menindaklanjuti. Namun, kenyataanya hal itu tidak dilakukan. "Disinformasi ini sangat merugikan partai kami," ucapnya.

Pelanggaran lainnya adalah proses verifikasi yang dilakukan terburu-buru, tidak terjadwal dan cenderung dipaksakan telah merugikan PPB. KPU juga dianggap telah mengabaikan petunjuk teknis verifikasi faktual parpol dari KPU.

Engelina menambahkan, proses ini diperparah tidak adanya Bawaslu yang bekerja mengawasi proses pemilu. Oleh sebab itu, PBB meminta proses verifikasi diulang hingga terbentuknya Bawaslu, sekaligus mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 316 (d) UU No 10/2008 tentang Pemilu.
(zal/fay)