Tak Ada Rekomendasi Amnesti dan Rehabilitasi

Jakarta - Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste tidak membuat rekomendasi amnesti dan rehabilitasi terhadap para pelaku yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat di Timor Timur tahun 1999. KKP justru merekomendasikan adanya reformasi sektor keamanan dan membentuk zona damai di perbatasan kedua negara.

Demikian bocoran Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-Timor Leste setebal 338 halaman yang didapatkan detikcom Senin (14/7/2008). Rekomendasi ini dikeluarkan KKP setelah melakukan kaji ulang terhadap dokumen KPP HAM Komnas HAM, SCU, Pengadilan HAM Ad Hoc dan CAVR, meneliti fakta dan memintai keterangan saksi, korban dan pelaku dalam Dengar Pendapat KKP.  

Rekomendasi KKP ini dibagi dua kategori, yaitu Jangka Pendek dan Urgent, serta Jangka Panjang dan Aspiratif. Untuk rekomendasi jangka pendek, KKP menyimpulkan amnesti tidak sesuai dengan tujuan untuk memulihkan martabat kemanusiaan, menciptakan landasan rekonsilisi antar dua negara dan menjamin tidak terulangnya kekerasan.

Oleh karenanya, KKP tidak merekomendasikan adanya amnesti apa pun kepada para pelaku atas peristiwa tersebut. Begitu juga soal rehabilitasi, KKP tidak merekomendasikan hal itu dengan alasan harus membuktikan dugaan para pelaku dituduh secara tidak adil.

Namun, KKP justru tidak diberikan perangkat untuk melakukan penelitian kasus-kasus tuduhan atas perorangan. Rekomendasi lainnya, yaitu agar ada reformasi kelembagaan dan pengembangan kapasitas, seperti penegak hukum, polisi, militer dan intelijen, melakukan patroli perbatasan dan kebijakan keamanan bersama, dibentuknya Pusat Dokumentasi dan Resolusi Konflik (PDRK) berlokasi di Dili dan Jakarta, termasuk mempercepat penyelesaian persoalan ekonomi dan aset, bekerja sam, mencari informasi orang-orang yang hilang serta memberikan program pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak korban kekerasan.

Sementara rekomendasi jangka panjang dan aspiratif, yaitu untuk membangun rekonsiliasi dan persahabatan kedua negara. Di antaranya mendorong pertukaran kebudayaan dan pendidikan, kerjasama program kesehatan, mendorong budaya sadar hukum dan HAM, melanjutkan hubungan bilateral.

Hubungan bilateral ini seperti menghormati dan memelihara jasad yang gugur di masing-masing negara, termasuk makam anggota militer Indonesia yang gugur di Timor Leste. Kedua negara juga diminta mempertimbangkan untuk mengizinkan opsi kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan.

Guna mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi KKP ini diusulkan adanya serangkaian langkah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan luas cakupan rekomendasi. Antara lain, Presiden kedua negara membuat penyataan bersama dan meminta maaf kepada rakyat kedua negara, khususnya para korban kekerasan.    (zal/asy)