Pemerintah RI Bertanggung Jawab atas Kerusuhan Timor Leste

Sydney - Hasil penyelidikan resmi menemukan bahwa pemerintah Indonesia memikul tanggung jawab atas kekejaman yang terjadi selama referendum kemerdekaan Timor Leste pada 1999 silam.

Demikian diberitakan harian Australia Sydney Morning Herald, Jumat (11/7/2008). Temuan itu tertuang dalam salinan laporan setebal 300 halaman yang disiapkan Komisi Kebenaran dan Persahabatan.

Komisi tersebut dibentuk oleh pemerintah RI dan Timor Leste pada tahun 2005. Laporan atas kerusuhan Timor Leste tersebut akan dirilis pada pekan depan.

"Dipandang secara keseluruhan, pelanggaran HAM berat yang dilakukan terhadap para pendukung pro-kemerdekaan di Timor Leste pada 1999 merupakan kampanye kekerasan yang terorgansir," demikian laporan tersebut.

Pelanggaran HAM tersebut mencakup pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, penahanan ilegal dan pemaksaan pemindahan serta deportasi.

"TNI, Polri dan pemerintah sipil memikul tanggung jawab institusional atas kejahatan-kejahatan ini," demikian laporan tersebut.

Menurut Sydney Morning Herald, komisi tersebut menemukan bahwa kelompok-kelompok pro-kemerdekaan juga melakukan kejahatan pada 1999. Namun milisi pro-Indonesia merupakan pelaku primer dan langsung dari pelanggaran HAM berat tersebut.

Komisi Kebenaran dan Persahabatan tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah diboikot oleh PBB. Menurut PBB, mereka yang bersalah atas pelannggaran HAM itu seharusnya diadili.

Komisi tersebut telah mendengarkan kesaksian dari sejumlah saksi mata termasuk Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao dan para perwira militer RI.
(ita/ana)