.webp)
"Kami datang ke sini untuk mendapatkan informasi yang jelas serta latar belakang konflik Ahmadiyah juga langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia terkait dengan pengamanan Ahmadiyah," kata Dubes Perancis untuk Indonesia Catherine Boivineau usai bertemu dengan Menag di Kantor Depag, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (10/7/2008).
Catherine mengatakan, saat ini Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa dianggap sebagai negara muslim terbesar di dunia yang sangat moderat dan sangat mengedepankan toleransi. "Oleh karena itu kita kaget melihat kasus Ahmadiyah. Ini kok bisa terjadi di Indonesia," kata Catherine.
Catherine dan para dubes lainnya pun senang setelah mendapatkan penjelasan gamblang dari Menag.
Sementara itu Menag Maftuh Basyuni menjelaskan langkah-langkah yang telah pemerintah lakukan untuk mengantisipasi kasus Ahmadiyah.
"Dalam menyikapi kasus Ahmadiyah ini pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang peringatan dan perintah kepada jemaat Ahmadiyah," ujar Menag.
Menag juga menegaskan, SKB tersebut bukan bentuk intervensi dari pemerintah terhadap keyakinan warga masyarakat. Melainkan upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat akibat paham keagamaan yang menyimpang.
"Dalam mengatasi Ahmadiyah ini, kita juga mendasarkan pada kebebasan beragama sesuai dengan UU No 39/1999 tentang Hak Azazi Manusia," demikian Menag.
(nik/ana)
