"Itu usulan mengada-ada. Harusnya yang usul itu dulu yang diaudit," ujar Ketua FPAN Zulkifli Hasan pada wartawan di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (8/7/2008).
Menurut Zulkifli, audit harta kekayaan anggota DPR sudah dilakukan setiap tahun. Jika menjadi anggota pansus angket BBM harus diaudit hartanya maka nuansa politisasi lebih kental daripada upaya pembenahan sektor energi nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usulan mengaudit harta kekayaan anggota pansus disampaikan anggota FPG Yuddi Chrisnandi. Menurut Yuddy hal itu penting untuk menghindari penyalahgunaan angket BBM guna meraup keuntungan sesaat.
(yid/nik)











































