Hindari Main Mata, Pansus Angket BBM Harus Diaudit Hartanya

Jakarta - Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) Yuddy Chrisnandi kembali membuat telinga anggota DPR panas. Politisi muda ini mengusulkan, anggota panitia khusus angket kenaikan BBM diaudit harta kekayaannya.

Hal ini agar anggota pansus tetap lurus dalam menyelidiki angket BBM. "Sangat mungkin pansus angket BBM menjadi arena 'bancakan' petualang politik," kata Yuddy di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2008)

"Untuk mengantisipasi citra buruk itu, sebaiknya harta anggota pansus diaudit sebelum dan sesudah selesai pansus," lanjutnya.

Untuk itu, kata Yuddy, Badan Kehormatan (BK) DPR dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta laporan harta kekayaan anggota pansus. Langkah ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan angket BBM guna meraup keuntungan sesaat.

"Jangan sampai pansus hak angket ini justru menciptakan koruptor-koruptor baru dan menjadi ajang cari keuntungan. Kalau perlu juga disadap nomer telponnya," pintanya.

Koordinator kaukus muda parlemen ini menilai anggota yang tidak mau diaudit tidak layak menjadi anggota pansus angket BBM. Apalagi pansus dibangun atas semangat menyelesaikan carut marutnya pengelolaan energi nasional.

"Yang tidak mau ya diganti saja, diberhentikan saja dari pansus, karena berarti dia nggak siap," pungkas Yuddy. (yid/ken)