.webp)
Para mahasiswa kala itu punya alasan mengapa harus menduduki Gedung DPR. Mereka menganggap para wakil rakyat saat itu hanya bertugas sebagai tukang stempel dari kebijakan pemerintah. Dengan menduduki Gedung DPR, mahasiswa berharap kekuatan rakyat yang diwakili anggota DPR punya legitimasi yang kuat.
Kini setelah sepuluh tahun berlalu, sikap wakil rakyat memang jauh berubah. Mereka lebih terbuka dan lebih lantang dalam menyoroti kinerja pemerintahan. Dalam setiap rapat, suara-suara interupsi jadi lazim terdengar di gedung itu.
Tapi sayangnya penguatan tugas dan fungsi DPR disalahgunakan oleh para politisi yang duduk di DPR. Sejumlah politisi yang rajin berteriak ternyata banyak menerima upeti dari lembaga eksekutif. Mereka pun asyik dengan permainan-permainan kotor.
Menurut anggota FPKS, Rama Pratama, kondisi tersebut terjadi karena lembaga di DPR di era reformasi belum cukup dewasa. Alasannya, usia DPR di era ini masih 10 tahun. Jadi lembaga ini belum cukup mampu menghilangkan anasir-anasir korup yang ditinggalkan rezim Orde Baru.
"Ibarat penyakit, saat ini DPR terkena penyakit akut peninggalan masa lalu (Orba). Penyakit itu adalah korupsi," tegas Rama kepada detikcom.
Untuk mendewasakan DPR, menurut Rama, kinerja partai politik harus dibenahi terlebih dahulu. Sebab jika parpol sudah bersih, secara otomatis lembaga DPR juga akan bersih.
Selama ini, politisi secara moral diwajibkan menyetor uang ke parpol tempatnya bernaung. Nah, kewajiban inilah yang membuat para politisi berlomba kejar setoran ke parpol. Kondisi seperti inilah yang membuat subur korupsi di kalangan anggota DPR. "Jadi, kalau parpol sudah direformasi maka wajah DPR sudah tidak bopeng lagi," imbuh Rama.
Emerson Junto dari ICW memprediksi, menjelang pemilu seperti saat ini praktek-praktek kotor kalangan politisi akan semakin menggila.
Motivasinya adalah mencari 'modal' untuk membiayai kegiatan kampanye partai politik. "Tak bisa dipungkiri, (korupsi) ini akan menggila untuk dana kampanye 2009," ujar Emerson.
Ia kemudian mencontohkan dua kasus korupsi teranyar yang melibatkan anggota DPR. Yakni terungkapnya skandal suap anggota FPPP Al Amin Nasution dan anggota FBR Bulyan Royan masing-masing dalam kasus rekomendasi pembukaan hutan di Bintan dan suap proyek pengadaan kapal patroli Dephub. Ia merasa tidak yakin kalau kedua politisi itu memakan uang suap itu seorang diri.
Sebab selalu ada peluang bahwa sebagian dari itu yang disetor ke kas partai politik yang menaungi mereka agar yang bersangkutan kembali masuk daftar calon anggota legislatif 2009. "Pertama bisa dalam bentuk memberikan mahar. Kedua bisa untuk dana kampanye dirinya sendiri,"
jelasnya.
Situasi demikian semakin tidak terelakkan, karena sedari awal pihak parpol mengadakan perekrutan kader dengan patokan yang salah. Yaitu tidak mengutamakan faktor kapabilitas, integritas dan kualitas personal. Melainkan lebih pada loyalitas dan kemampuan memberi dukungan finansial pada parpol. Akibatnya, orang baik di parlemen jadi sedikit jumlahnya, karena pola rekrutmennya sudah kotor.
Untuk mengatasi hal ini, pakar hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Denny Indrayana menyatakan, masyarakat harus memboikot dan mencegah politisi busuk masuk ke DPR. Sebab episentrum korupsi saat ini ada di DPR dan parpol. Jika tidak segera dicegah, anggota DPR di masa yang akan datang sama saja dengan sekarang. Yakni hanya bisa berpikir bagaimana caranya menyetorkan uang kepada parpol yang menyokongnya. (ddg/iy)
