Dephub Harus Audit Investigasi

Jakarta - Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli Dephub telah menyeret anggota DPR dari PBR Bulyan Ruyan. Dephub harus menggelar audit investigasi untuk mengungkap para pemain proyek yang melibatkan pengusaha, pegawai dephub dan DPR.

"Dephub harus memberi pertanggungjawaban publik, bisa audit investigasi, bisa juga pake auditor eksternal," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Fahmi Badoh kepada detikcom, Minggu (6/7/2008).

Menurut Fahmi, kasus yang terjadi di Dephub menunjukkan bukti adanya permainan proyek yang sudah mengakar di dalam institusi pemerintah. Audit akan mengungkapkan aktor-aktor yang terlibat, karena biasanya hubungan antara pengusaha dan pejabat departemen sudah terjalin lama.

"Pejabat yang terlibat punya kedekatan dengan kontraktor atau konsultan yang sifatnya berpatron dan sudah lama berhubungan," jelasnya.

Bulyan pun ada kemungkinan tidak bekerja sendirian. Namun ada tidaknya keterlibatan anggota DPR lain selain Bulyan baru akan terungkap dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Sementara ini kan yang terungkap baru hubungan antara anggota DPR dan pengusaha," pungkasnya. (fay/fay)