.webp)
"Dalam penyelidikan muncul beberapa nama. Bahkan ketika KPK melakukan penggeledahan di suatu tempat, ada juga nama-nama itu. Tapi, itu belum cukup. Sehingga kita menggali informasi selengkap-lengkapnya, sekuat-kuatnya. Sehingga waktu penuntutan tidak mudah dipatahkan," kata Yasin.
Hal itu disampaikan dia dalam sebuah diskusi di pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7/2008).
Yasin mencontohkan, tersangka kasus aliran dana BI Hamka Yamdu dalam pemeriksaan KPK juga sudah menyebutkan sejumlah nama. Namun, KPK tidak bisa langsung bergerak karena harus melengkapi diri dengan bukti-bukti materiil yang kuat.
"KPK harus ada bukti materiil, tidak hanya omongan dari tersangka atau terdakwa di persidangan. Kita harus cari bukti-bukti dari itu semua. Sehingga kalau sudah masuk KPK nggak bisa lepas," jelas Yasin.
Yasin membantah kalau KPK politis dalam mengungkap suatu kasus. Menurutnya, yang dilakukan KPK semuanya didasarkan atas bangunan kasus yang merugikan keuangan negara.
Contohnya dalam kasus penangkapan Bulyan Royan, lanjut Yasin, yang dimulai dari pengawasan KPK atas pengadaan kapal patroli di Departemen Perhubungan.
"Ada atau tidak korupsinya, masuk klasifikasi merugikan negara atau tidak. Kemudian siapa pelakukanya, ada tidak penyelenggara negara terlibat. Bukan karena ada interest politik dan golongan" terangnya.
Kembalikan Rp 1 Triliun
Menurut Yasin, sampai April 2008, KPK sudah mampu mengembalikan uang negara yang dikorupsi sebanyak Rp 455 miliar. Padahal anggaran KPK hanya 250 milair per tahun.
"Banyak yang kita kejar, terutama pelacakan aset dan pengembalian aset ke negara. Mudah-mudahan bisa mencapai lebih dari Rp 1 triliun pada akhir 2008," pungkas Yasin. (yid/irw)
