Selamatkan Negara, Dekrit Presiden Tak Bisa Diterima Lagi

Jakarta - Seorang presiden dimungkinkan mengeluarkan dekrit dengan alasan untuk menyelamatkan negara. Namun, tindakan ini dinilai sudah tidak dapat diterima lagi.

"Kalau dekrit kita lakukan seperti tahun 1950-an, bisa-bisa saja. Tapi sekarang ini sudah tidak mudah diterima lagi," kata Sekjen Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas) Letjen (Purn) Muhammad Yasin.

Hal itu disampaikan dia dalam dialog publik "Memperingati Dekrit Presiden 5 Juli 1959" di Mario's Place Menteng Huis, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2008).

Menurut Yasin, justru yang diterima saat ini lebih baik melakukan amandemen terhadap UUD. Walau saat ini amandemen yang dilakukan banyak kekurangan dan kelemahannya, tapi masih diterima.

Yasin berharap, anggota DPR mau mengisi kekurangan dan kelemahan terhadap amandemen UUD tersebut. "Dengan niat baik, kalau kita mau bersatu, sebaiknya masukan kepada legislatif dan eksekutif itu untuk produk 2009 nanti. Kalau sekarang kan sibuk pemilu, berikan tugas itu ke DPR hasil pemilu 2009," jelasnya.

Sementara budayawan Ridwan Saidi menyatakan, seorang presiden dimungkin mengeluarkan produk yang untuk menyelematkan negara. Langkah soft thouch deta (upaya untuk menyelamatkan negara dari keadaan genting) bisa dilakukan oleh presiden.

"Karena presiden itu kepala negara bukan kepala pemerintahan, itu yang orang sering lupa," tandasnya.

Namun, lanjut Ridwan, dirinya tak mengatakan soft thouch deta seperti halnya mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang dikeluarkan Bung Karno.

"Rakyat dan TNI harus dukung soft thouch deta agar bisa berjalan.Tapi pasti akan ada reaksi secara poltik. Asal jangan sampai saling menghujat," imbuhnya. (zal/irw)