"Sebaiknya FPG tidak memaksakan diri memimpin panitia angket BBM. Selain karena Golkar tidak mendukung sehingga dinilai tidak etis," kata Yuddy pada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7/2008).
Menurut anggota komisi I DPR itu, jika Golkar ngotot memimpin panitia angket BBM dan tenyata penyelidikannya membutuhkan waktu yang lama, rakyat akan menuding Golkar menghalangi upaya penuntasan hak angket BBM ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai kader, Yuddy ingin Golkar tetap mendapat kepercayaan rakyat. Karenanya Golkar harus realistis dalam menentukan sikap politiknya. "Tentu sebagai kader Partai Golkar tidak kami kehendaki (citra rusak). Oleh karenanya, sebaiknya partai pendukung hak angketlah yang layak memimpin panitia angket," terang doktor ilmu politik UI ini.
Penundaan Upaya Golkar Paksakan Kehendak
Tokoh potensial partai Golkar ini juga menyayangkan sikap fraksinya yang mengusulkan penundaan pemilihan pimpinan panitia angket BBM. Sikap Golkar ini akan dinilai masyarakat sebagai upaya memperlambat dan memaksakan kehendak agar dapat menguasai panitia angket.
"Penundaan pemilihan pimpinan panitia angket BBM oleh Golkar dan Demokrat dapat dianggap sebagai upaya pemaksaan kehendak untuk menguasai pimpinan panitia angket. Hal ini tidak pantas dilakukan," pinta Yuddy
Koordinator kaukus muda parlemen ini meminta fraksi-fraksi pendukung angket waspada dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh FPG dan FPD. Sebagai gantinya, fraksi-fraksi pendukung angket harus konsolidasi merapatkan barian.
"Sebaiknya fraksi-fraksi pengusung hak angket melakukan konsolidasi untuk melaksakan amanat rakyat melalui angket ini," pungkasnya.
(yid/aba)










































