"Ketua DPR tidak bisa tinggal diam. Tanggung jawab DPR secara lembaga adalah menciptakan sistem integritas untuk mengurangi korupsi yang terjadi," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.
Hal itu disampaikan dia dalam diskusi bertajuk 'Korupsi di Parlemen' di kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, lanjut Adnan, partai politik harus melakukan perombakan rekrutmen caleg. "Caleg yang korupsi diharapkan tidak dicalonkan lagi," kata Adnan.
(nik/nrl)










































