Panitia Tender Dibentuk Februari 2008

Jakarta - Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan (Sekjen Dephub) Harijogi mengatakan dirinya sudah tidak menjadi Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) saat tender kapal patroli laut terjadi. Panitia tender dibentuk sejak Februari 2008.

"Secara kasat mata, panitia tender tidak menyalahi proses, sudah sesuai Keppres 80 tahun 2003 (tentang pengadaan barang dan jasa)," kata Harijogi di Gedung Dephub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2008).

Menurut Harijogi, mekanisme dan prosedur dimulai dari program anggaran yang sudah disusun sejak Januari 2007. Hingga Mei 2007, program anggaran itu dibawa ke Musyawarah Nasional Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam forum itu, didapatkan pagu anggaran indikatif.
 
"Di DPR didapatkan pagu definitif sampai akhirnya keluar APBN bulan April," ujarnya.

Harijogi mengatakan latar belakang mengajukan program pengadaan kapal patroli, karena Dephub tahun 2007 mencanangkan road map to zero accident.

"Program itu (pengadaan kapal patroli) juga disesuaikan rencana jangka panjang dan jangka menengah, dalam rencana strategis Dephub)," kata dia.

"Dibentuk panitia itu Februari 20087. Setelah DIPA (Daftar Isian Pagu Anggaran). Sebelum DIPA bisa, tapi tendernya tidak mengikat. Saya tidak bisa lagi mencampuri," ujar Harijogi.
 
Karena, imbuh dia, saat itu dirinya sudah tidak lagi menjabat Dirjen Hubla karena sudah lengser sejak 2 November 2007. Harijogi pun menerima jabatan baru sebagai Sekjen Dephub.
 
Sebelumnya, Dephub berencana menyiapkan 21 unit kapal patroli sampai akhir tahun ini, untuk memperkuat operasi Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dalam rangka mengamankan perairan Indonesia.

Dirjen Hubla Dephub Effendi Batubara mengatakan penambahan kapal tersebut yakni 20 unit kapal kelas 3 dan satu kapal kelas 1B menggunakan bantuan dari Jerman dan Korea Selatan.
 
Spesifikasi kapal patroli kelas 3, dengan panjang 28,5 meter, dari bahan fiberglass. Dana plafon untuk pengadaan 20 kapal patroli itu Rp 120 miliar.
(nwk/fiq)