"Kita segera melakukan evaluasi ada apa sebenarnya, apa yang salah. Ini bagian dari introspeksi kita," ujar Wakil Ketua Komisi V Ali Mubarok.
Hal itu disampaikan Ali seusai rapat dengar pendapat dengan Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak ada, kita nggak pernah mengharapkan komisi di DPR. Saya tidak tahu kalau ada uang seperti itu, saya malah baru tahu dari anda," ungkapnya.
Politisi PKB itu meminta kasus Bulyan tidak dikait-kaitkan dengan Komisi V, karena menurutnya yang dilakukan Bulyan bukan atas nama komisi V. Ali juga menjelaskan DPR tidak pernah melakukan intervensi apapun soal pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
"Kita di DPR tidak tahu soal pelaksanaan anggaran. Kita hanya menyetujui dan mengesahkan anggaran, soal pelaksanaan itu urusan departemen terkait," pungkasnya.
(rdf/ken)










































