"Dia (Syamsir-red) tidak paham ketatanegaraan kita. Indonesia ini kan menganut sistem kabinet presidensial, bukan parlementer. Dalam sistem kabinet presidensial, menteri tidak bertugas untuk partai, tetapi untuk presiden. Begitu partai sudah menyerahkan mereka kepada presiden, maka hubungan mereka dengan partai putus," katanya kepada detikcom, Minggu (29/06/2008).
Lebih jauh Soeripto berpendapat bahwa Syamsir tidak pantas mengucapkan kata-kata tudingan semacam itu. Karena disampaikan kepada publik, tudingan semacam itu menjadi bernuansa teror dan intimidasi. "Tudingan semacam itu tidak pantas dan dia (Syamsir-red) masih menggunakan paradigma Orde Baru," tegasnya.
Dia melanjutkan, seharusnya Syamsir bekerja secara profesional dengan memberi masukan kepada Presiden dan bukan justru menebar tudingan yang bernuansa teror dan intimidasi. (aba/aba)











































