BIN Layak Direformasi

Bandung - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Aktivis Bandung (FAB) menuntut Badan Intelijen Negara (BIN) direformasi. Salah satunya terkait dengan langkah Kepala BIN Syamsir Siregar yang menuding adanya provokator dalam demo anarkis mahasiswa di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Kami menolak ada kata-kata provokator dalam aksi mahasiswa," jelas  anggota  FAB, Radhar Tri Baskoro dalam konferensi pers FAB di Bale Gazeebo, Jalan Surapati, Bandung, Sabtu (28/6/2008).

Dalam pernyataan sikapnya, FAB juga menuturkan pernyataan Kepala BIN yang menyatakan menteri dan parpol sontoloyo adalah bentuk penghinaan politik kepada presiden karena menganggap presiden tidak mampu menilai kerja para menterinya.

"Pernyataan yang disampaikan BIN salah kaprah. BIN tidak masuk ke dalam ranah politik," tutur Radhar.

Politik, ungkap Radhar, adalah dunia di mana pemerintah diseleksi. Sedangkan BIN tidak memiliki kompetensi untuk menyeleksi. "BIN tidak memiliki kepentingan karena kewenangan BIN untuk itu tidak diatur dalam konstitusi," jelas Radhar.

Untuk itu, FAB menyerukan agar partai-partai politik selaku representasi masyarakat mulai menggulirkan rencana reformasi BIN. "Kami akan mengusulkan kepada DPR agar segera merumuskan BIN sesuai dengan laju demokrasi," kata dia. (ema/asy)