Mennegkop: Sebutan Sontoloyo Itu Risiko Menteri

Jakarta - Mennegkop UKM Suryadharma Ali menduga sebutan 'menteri sontoloyo' ditujukan pada anggota kabinet yang partai politiknya mendukung hak angket BBM dalam paripurna DPR.

Bila benar demikian, maka itu adalah risiko bagi menteri asal parpol. "Ini risiko disebut menteri sontoloyo," ujar Suryadharma.

Hal ini ia sampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan di Pameran Inovasi Pelayanan Aparat Negara di parkir timur Senayan, Jakarta, Jumat (27/6/2008).

Anggota kabinet yang sekaligus Ketua Umum DPP PPP ini mengakui, fraksinya di DPR yang semula menentang hak angket pada akhirnya berbalik mendukung. Hingga detik-detik terakhir sikap resmi DPP PPP tetap menolak angket BBM meski pada akhirnya dinamika di lapangan meruntuhkannya.

Tapi dukungan FPP diberikan dengan catatan bahwa hak angket untuk investigasi data-data dan proses pengambilan kebijakan kenaikan BBM demi transparansi pada masyarakat luas. Bukan untuk mencabut kebijakan pemerintah yang sebenarnya merupakan bagian pelaksanaan UU APBNP 2008 yang juga disetujui oleh seluruh fraksi di DPR.

"Dalam UU APBNP tercantum apabila harga BBM mencapai USD 100 per barrel diberikan kewenangan bagi pemerintah melakukan kebijakan termasuk menyesuaikan harga," katanya.

"Kalau itu dipersoalkan lagi, fraksi PPP menampar muka sendiri. Kami tidak akan berpolitik dasa muka di dalam respon kenaikan BBM, harus mengatakan yang sebenarnya walaupun itu pahit," lanjutnya. (lh/ken)