Angket BBM Bisa Menjadi Blunder Bagi DPR

Jakarta - Keputusan DPR untuk mengajukan hak angket terhadap kebijakan kenaikan BBM, menumbuhkan harapan besar di masyarakat yang sangat kecil peluangnya bisa terwujud. Tidak tertutup kemungkinan putusan itu justru sebenarnya langkah blunder bagi kalangan partai politik di Pemilu 2009.

"Bisa jadi begitu. Wallahualam," jawab Mennegkop UKM Suryadharma Ali mengenai kemungkinan langkah bklunder DPR yang diajukan wartawan di sela-sela Pameran Inovasi Pelayanan Aparat Negara di parkir timur Senayan, Jakarta, Jumat (27/6/2008).

Suryadharma memaparkan, harapan masyarakat terhadap hak angket DPR adalah penurunan harga BBM kembali ke nilai yang sebelumnya. Padahal DPR juga yang menyetujui pemberian wewenang pada pemerintah melalui UU APBNP 2008 untuk menaikkan harga BBM ketika harga minyak mentah dunia telah menembus USD 100 per barrel.

Di sisi lain, memaksakan mencabut kebijakan kenaikan BBM akan berisiko membuat negara tekor akibat harus mendongkrak pos subsidi BBM. Risiko lain adalah mengorbankan pos subsidi lainnya demi menutupi kekurangan pada pos subsidi BBM.

Melihat resiko yang teramat sangat besar tersebut, Ketua Umum DPP PPP ini pesimis Pansus Angket BBM yang akan dibentuk DPR bisa menurunkan harga BBM. Akibat harapan penurunan harga BBM tak terpenuhi, rakyat akhirnya merasa dibohongi oleh DPR dan parpol.

"Yang terjadi dengan angket ini adalah munculnya ekspektasi dari masyarakat yang begitu kuat terhadap DPR untuk pembatalan kenaikan harga BBM. Apakah mungkin itu dilakukan panitia angket? Menurut estimasi saya, nggak mungkin. Kalau dipaksakan berantakan ini semua. Kalau ekspektasi masyarakat tidak terpenuhi, kita (parpol) seolah-olah memperjuangkan harapan mereka dan akibatnya kebencian masyarakat akan muncul," paparnya panjang lebar.
(lh/ana)