Kejagung Juga Harus Perbaiki Sistem & Anggaran

Jakarta - Jaksa Agung Hendarman Supandji kembali mencopot anak buahnya untuk membersihkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, hal itu akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan perbaikan sistem dan anggaran di Kejagung.

"Tidak ada jaminan dengan mengganti seseorang akan memulihkan citra institusi itu kalau persoalan dasarnya tidak diselesaikan. Ini sistem yang menjadi pokok persoalannya," kata Wakil Ketua Komisi III (bidang hukum) DPR Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2008).

Selain perbaikan sistem, lanjut Aziz, penanganan kasus di Kejagung juga harus transparan, sehingga semua pihak dapat mengontrol dan memantau. Dengan demikian, makelar kasus (markus) yang berseliweran di Kejagung dapat diberantas.

"Transparansi harus dibangun, sehingga orang tidak bisa bermain-main, karena semua bisa melihat," kata politisi Partai Golkar itu.

Aziz juga menyoroti persoalan anggaran di Kejaksaan yang lebih kecil dibanding lembaga penegak hukum lainnya, seperti KPK dan Kepolisian. Kesenjangan anggaran itu lah yang menyebabkan profesionalisme di Kejagung jalan di tempat.

"Persentase indeks anggaran Kejagung itu paling rendah dibanding KPK, yakni 1:55. Sementara dibanding Kepolisian 1:35. Ini yang harus diperbaiki oleh semua pihak termasuk pemerintah dan DPR," kata dia.

Menurut Aziz, pencopotan pejabat dinilai sebagai solusi tambal sulam jika upaya perbaikan secara mendasar tidak dilakukan. Karena itu, DPR dan Pemerintah harus mengupayakan reformasi Kejaksaan secara menyeluruh dan substansial.

"Jangan tambal sulam, itu hanya ganti kulit saja. Perbaikilah anggaran, akuntabilitas, kejujuran, keterbukaan," pungkas dia. (irw/ken)