Jakarta - Adanya parpol pendukung pemerintah ikut mendukung pengajuan hak angket, merupakan realitas politis. Penentuan selanjutnya karir wakil parpol bersangkutan di kabinet, sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden SBY.
"Ya realitasnya seperti itu, hadapi saja. Soal menteri itu prerogatif presiden," kata Mensesneg Hatta Rajasa.
Hal itu dikatakan Hatta menjawab pertanyaan wartawan yang mencegatnya di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (26/6/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tapi menurut mensesneg, saat ini yang penting bukan nasib para menteri, melainkan langkah persiapan menghadapi hak anget tersebut. Meski sejauh ini belum ada jadwal kapan DPR menggelar sidang angket BBM, tapi ditegaskannya bahwa pemerintah sudah siap untuk menghadapi investigasi Pansus BBM nanti.
"Karena angket itu masalahnya terkait kebijakan energi terutama kenaikan BBM, saya kira menteri-merteri terutama ESDM yang akan jelaskan itu," sambung Hatta.
(lh/ana)
.webp)
