.webp)
"Saya pikir ini proses demokrasi. Memang DPR mempunyai hak, tapi hendaknya pemerintah merespon saja dengan apa adanya, nggak perlu khawatir nanti kalau ada impeach," kata Sutiyoso di sela-sela Queen Gathering Party di Hotel Four Seasons, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2008).
Justru, lanjut Sutiyoso, pemerintah bisa memanfaatkan kesempatan hadir untuk menjelaskan pada berbagai pihak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, bila ditemukan perbedaan data antara pemerintah dan DPR dalam hak angket, hal itu adalah suatu resiko yang harus dipertanggungjawabkan.
"Ya itu sebuah risiko yang harus dipertanggung jawabkan pemerintah dalam membuat kebijakan apapun. Kan harus berani mempertanggung jawabkan pada siapa saja terutama pada DPR yang jadi representatif rakyat," ujarnya.
Sutiyoso menilai penjelasan pemerintah sangat penting. "Ini menyangkut masyarakat dan nasib banyak orang, yang juga dipersoalkan oleh mahasiswa," tandasnya.
Dia menjelaskan, bila hak angket ternyata tidak serius digunakan oleh DPR, maka DPR bisa dipermalukan karena tidak konsisten.
"Mestinya DPR harus malu, ya harus konsisten dong. Sudah jelas suaranya banyak yang mendukung hak angket, tetapi pandangan saya itu adalah kesempatan baik bagi pemerintah untuk menjelasknnya," tegasnya.
Hak angket, kata Sutiyoso, bisa menjadi bahan koreksi bagi pemerintah sendiri. Karena sebenarnya, DPR dan pemerintah adalah mitra. Artinya, keduanya harus mau saling mengkoreksi.
Jadi tidak usah ragu mengundang mahasiswa? "Undang saja sebagian dan dijelaskan. Saya berasumsi meyakini bahwa pemerintah itu membuat kebijakan. Yang penting, tentunya sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan dari semua aspek, untung ruginya," pungkasnya.
(zal/fiq)
