SBY Tidak Khawatir Angket DPR

Jakarta - Presiden SBY tidak mengkhawatiran hak angket DPR terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Mekanisme di parlemen itu sama sekali bukan untuk pemakzulan kepala pemerintahan.

"Oh nggak. Mengenai pemakzulan di UU jelas dalam sistem presidensial yaitu hanya jika presiden melakukan pelanggaran seperti pengkhianatan kepada negara, KKN dalam penyuapan dan pidana berat," jawab Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng pada wartawan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (25/6/2008).

Andi memastikan pemerintah akan sungguh-sungguh menjawab semua yang ingin diketahui DPR terhadap kenaikan BBM. Presiden dan jajaran tenis terkait akan persiapkan segala bahan yang dibutuhkan.

Namun sejauh ini belum diputuskan apakah Presiden SBY yang datang langsung memenuhi undangan angket itu. Alasannya, sejauh ini juga belum ada surat resmi mengenai keputusan hasil rapat pleno DPR tersebut.

"Siapa yang harus datang, ya harus ditunggu dulu suratnya," pungkas Andi. (lh/fay)