.webp)
"Menurut saya seharusnya dihentikan. Stop," tegas Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sebelum rapat kerja dengan Komisi I DPR tentang Namru-2, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2008).
Menurut Menkes, alasan penolakan itu adalah kedaulatan bangsa yaitu suatu negara yang di dalamnya bercokol lembaga militer asing, dengan aturan yang tidak jelas, dinilai menyinggung kedaulatan bangsa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apa Ibu sudah melihat draf perjanjiannya? "Saya tidak melihat draf. Tidak melihat apa-apa," kata Menkes.
Sementara itu Menhan Juwono Sudarsono mengatakan akan membicarakan antardepartemen tentang perpanjangan kerjasama dengan Namru-2. Termasuk tentang permintaan penambahan kekebalan diplomatik para penelitinya.
"Nanti akan kita akan bicarakan. Harus kita rapatkan dulu dengan departemen teknis lain. Terutama Depkes. Karena masalahnya, ada 2 unsur, kedokteran bidangnya Menkes, dan masalah Angkatan Laut itu bidangnya Dephan dan Mabes TNI," ujar Juwono.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra mengatakan Komisi I memanggil 4 menteri dan Panglima TNI untuk mendapatkan gambaran tentang Namru-2.
"Kami melakukan ini untuk mendapat masukan yang lebih dalam terhadap Namru. Dengan tujuan, mendapatkan gambaran yang lebih besar tentang apa Namru itu. Biar tidak ada kecurigaan lagi di tengah-tengah masyarakat," tutur Yusron.
Raker itu dimulai pukul 10.35 WIB dan dipimpin Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga. Raker ini membahas nasib kelanjutan laboratorium Namru-2 di bawah AL Amerika Serikat (AS).
Selain Menkes dan Menhan, juga hadir Menristek Kusmayanto Kadiman dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso. (nwk/nrl)
