Di luar gedung, ratusan pendemo Solidaritas Mahasiswa Unas dan penolak kenaikan BBM tengah lempar-lemparan dengan polisi. Di dalam gedung, para politisi sibuk 'bertarung' memperjuangan hak interpelasi vs hak angket vs tidak kedua-duanya soal kenaikan harga BBM.
Perbedaan pendapat dari fraksi-fraksi di DPR membuat sidang paripurna yang membahas hak angket akibat kenaikan harga BBM diskors selama 15 menit. Pimpinan sidang mempersilakan para pimpinan fraksi untuk melakukan lobi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
FPD menolak dua-duanya. Sementara Golkar menolak angket dan tidak bersikap soal interpelasi, demikian juga PPP.
"Karena yang mendukung hak angket lima fraksi dan yang belum setuju lima fraksi, sidang kami skors untuk melakukan lobi-lobi kata," ujar ketua sidang Agung Laksono seraya mengetuk palu pertanda sidang diskors.
Kontan saja langkah terburu-buru Agung ini menuai protes peserta sidang paripurna. Mereka pun berteriak bersahutan. "Tunggu dulu, langsung saja voting, nggak usah lobi, ketua jangan otoriter," kata para anggota sidang.
Agung pun menanggapi ringan lontaran para peserta sidang ini. "Tapi sudah saya ketuk ini," kata Agung sambil bergegas menuju ruang lobi yang terletak di belakang ruang rapat paripurna.
Anggota DPR berteriak lagi. "Ketua jangan keras kepala. Jangan langsung main skors dong. Ada apa ini," teriak mereka.
Menurut Jubir FKB Abdullah Azwar Anas, hak angket layak dilakukan untuk menelusuri kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Hal sama dikatakan anggota FPDIP Effendi Simbolon.
Sementara perwakilan FPG Wati Amir mengatakan, kenaikan harga BBM sudah tepat untuk menyelamatkan APBN. Karena itu, penggunaan hak angket tak layak dan tak tepat. Burhanuddin BM dari FPD menolak usul dua-duanya. (anw/nrl)











































