DPD Desak Pemerintah Hentikan UN

Jakarta - Ujian Nasional (UN) masih menjadi polemik. DPD DPR pun meminta pemerintah menghentikan UN sebagai syarat kelulusan siswa.

"Panitia Ad Hoc III DPD meminta agar pemerintah menghentikan ujian nasional karena UN tidak dapat menjembatani kondisi sekolah di daerah," kata anggota DPD dari Sulawesi Selatan Ishak Panumbu Lambe.

Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2008).

Sementara itu anggota DPD dari NTB Muhji Abidin mengatakan, berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterima DPD, 32 provinsi di Indonesia menolak UN.

"Banyak aspirasi dari guru, komite sekolah dan kepala dinas pendidikan yang menolak UN," ujarnya.

Muhji juga menyatakan, tuntutan ini adalah peringatan terakhir untuk pemerintah. Dia menegaskan akan terus berjuang untuk menghentikan UN. (ken/fay)