Koalisi LSM: Jangan Tutup Pasangan Capres Alternatif

Jakarta - Syarat ambang batas bagi parpol atau gabungan parpol untuk dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres merupakan salah satu isu yang di bahas di Rapat Panitia Kerja RUU Pilpres. Isu ini menjadi krusial dan sulit disepakati. Namun beberapa fraksi telah menyepakati antara 15-30 persen sebagai syarat ambang batas.

Koalisi LSM untuk Penyempurnaan Paket UU Politik menilai, syarat ambang batas yang paling ideal adalah 15 persen. Dengan demikian, pasangan capres alternatif akan tertampung.

"Sebenarnya kalau kita merujuk pada konstitusi, UUD 1945 pasal 6A, syarat pencalonan pasangan capres dan cawapres sangat sederhana. Pasal tersebut menyatakan bahwa pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu," ujar Koordinator Koalisi LSM untuk Penyempurnaan Paket UU Politik Hadar Gumay dalam siaran tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (21/6/22008).

Pilihan 30 persen dari jumlah kursi DPR, menurut Hadar bukanlah pilihan yang tepat. Jika syarat ambang batas 30 persen ini yang dipilih, maka dapat dipastikan pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi sangat terbatas.

"Jumlah pasangan paling banyak hanya 3 pasang. Namun sangat mungkin terjadi dengan batasan 30 persen dari jumlah kursi DPR jumlah pasangan presiden dan wakil presiden yang dicalonkan hanya dua pasang. Bisa ditebak, hanya partai politik besar saja yang bisa mendominasi pencalonan presiden dan wapres," papar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Cetro ini.

Ambang batas 30 persen kursi di DPR, lanjut pria berkaca mata ini, juga dianggap bertentangan dengan konstitusi.

"Argumentasi menaikan ambang batas pencalonan dinaikan menjadi 30 persen untuk menghindari pemilu presiden dan wakil presiden dua putaran, sebetulnya sudah secara langsung bertentangan dengan makna sistem pemilu dua putaran yang ada dalam konstitusi," kata Hadar.

"Oleh karena itu, koalisi mendorong kepada DPR RI melalui Panja RUU Pilpres untuk menyepakati batasan 15 persen dari kursi DPR RI merupakan angka yang moderat, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dengan memiliki alternatif pilihan yang cukup bagi masyarakat pemilih, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu akan meningkat," pungkasnya. (anw/anw)