Mendagri: Ini Fenomena Menarik

Jakarta - Sejumlah pemerintah daerah menolak mengurusi bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Mendagri Mardiyanto justru menilainya sebagai fenomena menarik.

"Diberitakan mereka disebut melakukan pembangkangan. Saya melihatnya ini sebagai sesuatu yang proporsional dan ini tergantung kepada masing-masing daerah menyikapinya," kata Mendagri.

Hal ini disampaikan Mendagri usai diskusi bertajuk "Menyikapi banyaknya pembangkangan pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat" di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2008).

Mendagri menjelaskan, dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemda tidak ada hubungan yang eksplisit antara Pemda dengan pemerintah pusat. "Tetapi, kalau dikaji secara mendalam sebenarnya mereka bagian integral dari pemerintah pusat. Jadi kalau orang sadar, hal tadi tidak terjadi," ujarnya.

Agar tidak terjadi pembangkangan, menurut dia,  harus dibenahi proses rekrutmennya, ritme kerjanya, dan pengawasan pemerintahannya.

Apa mereka yang membangkang melanggar UU? "Sebenarnya banyak aturan dan harus dilihat dulu apakah mereka PNS atau tidak. Tetapi biasanya mereka ditegur. Namun dalam reformasi teguran biasanya tidak ada artinya," sahutnya. (aan/nrl)