"Kalau tahun ini dari Dephut sudah siap Rp 400 juta untuk pendampingan. Kalau dari Jepang diharapkan 500 juta Yen," ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Dephut Sonny Partono.
Hal itu disampaikan Sonny di sela-sela Workshop Kajian Bersama Jepang-Indonesia tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, di Gedung Manggala Wanabhakti Dephut, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (18/6/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk tahun ini dana ini akan dialokasikan untuk riset di 8 provinsi dan pelatihan di 3 provinsi," kata dia.
8 Provinsi itu dipilih karena merupakan titik rawan kebakaran hutan. 8 Provinsi itu adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.
Sedangkan 3 provinsi dari 8 provinsi, yang dijadikan wilayah pelatihan penanggulangan kebakaran hutan adalah Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat.
Sementara itu Menhut MS Kaban dalam sambutannya mengatakan kebakaran hutan lebih banyak disebabkan kebakaran hutan gambut yang dibuka masyarakat untuk bercocok tanam dengan dibakar.
"Karena itu yang dianggap murah, mudah dan cepat. Sudah menjadi budaya turun temurun sejak dulu kala, sejak nenek moyang," kata dia.
Untuk itu, peningkatan kerjasama Jepang ini difokuskan pada penelitian permasalahan sosial masyarakat, terutama di pelosok wilayah rawan kebakaran hutan. "Dan membuat masyarakat untuk lebih sadar api," ujar Kaban.
Jepang pada Januari 2008 melalui PM Fukuda berkomitmen akan memberikan bantuan US$ 10 miliar tahun ini pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai penerima donor terbesar. Bantuan itu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seiring pertumbuhan ekonomi. (nwk/nrl)










































