Presiden Diminta Bentuk Tim untuk Reformasi Kejagung

Jakarta - Desakan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) direformasi terkait munculnya kasus-kasus yang mencoreng lembaga itu makin menguat. Untuk menjalankan agenda besar tersebut, Presiden SBY diminta membentuk sebuah tim.

"Tim dibentuk dan berada di bawah Presiden langsung," ujar anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho kepada detikcom, Selasa (17/6/2008).

Emerson menjelaskan, tim itu nantinya memiliki 2 tugas, yakni melakukan penilaian terhadap kerja Kejagung dan mengawal proses reformasi.

Reformasi di Kejagung, lanjut Emerson, harus dimulai dari pucuk pimpinan. Sebab, banyaknya jaksa dan pejabat di Kejagung yang menyimpang adalah karena lemahnya kepemimpinan.

"Ini ada problem soal leadership, Jaksa Agung Hendarman Supandji-lah yang bertanggung jawab atas kerja anak buahnya. Kita mendesak Presiden mencopot Jaksa Agung," imbuh Emerson.

Apalagi, menurut Emerson, Hendarman tidak berani berinisiatif menindak bawahannya yang nakal. Dalam kasus pemeriksaan internal pejabat Kejagung belakangan ini misalnya, Hendarman ternyata menunggu perintah Presiden.

"Sayangnya Jaksa Agung betindak atas Presiden. Seharusnya Jaksa Agung menjadi panglima untuk membersihkan Kejagung," pungkasnya. (irw/nrl)