tayangan kekerasan di televisi.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi Perempuan dan Anak DPR RI DH Al Yusni dalam rilisnya yang diterima detikcom, Senin (16/6/2008).
"Seharusnya pemerintah jeli atas rilis yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang acara yang harus diwaspadai," kata Al Yusni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Al Yusni tidak sepenuhnya menyalahkan para pelaku geng Nero itu. Menurutnya, para gadir remaja yang terlibat dalam geng Nero hanya korban tindak kekerasan yang sering ditampilkan televisi.
"Dalam kasus ini pemerintahlah yang paling bertanggung jawab. Kenapa kekerasan, pelecehan dan penghinaan bergentayangan di sinetron-sinetron remaja. Sekali lagi saya katakan pemerintah kurang tanggap dan masih memandang sebelah mata KPI," tukas Al Yusni.
Padahal, sambung dia, selain KPI pemerintah juga punya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sayangnya, kedua lembaga tersebut masih belum bisa bekerja maksimal.
"Meski kedua komisi itu sudah mulai berkoordinasi, namun kinerjanya belum dirasakan oleh masyarakat. Baru sekadar acara-acara seremonial," tanda Al Yusni. (djo/djo)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini