Hal itu dikemukakan Prof. R. William Liddle dalam makalah yang disampaikan dalam seminar internasional di Czech Academy of Sciences, Praha, 9/6/2006.
Dibuka oleh Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Deplu Andri Hadi, didampingi Dubes Salim Said, seminar ini diselenggarakan bersama oleh KBRI Praha dan Center of Global Studies dari Charles University, Praha, dalam rangka memperingati 100 Tahun Kebangkitan Nasional, 80 Tahun Sumpah Pemuda dan 10 Tahun Reformasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam berbagai kesempatan dari 1970 hingga 1990 banyak mahasiswa, kelompok Muslim, dan juga disiden lainnya ditangkap dan dipenjarakan dalam waktu lama.
Sementara dengan instrumen pertukaran, rezim Soeharto memperdagangkan barang dan jasa untuk mendukung politiknya. Kalangan pengusaha swasta menjadi sumber pendapatan besar.
Selain itu perusahaan-perusahan asing juga diminta membayar komisi tidak sedikit. Sekitar 75% pengusaha swasta menengah atas itu Sino-Indonesia yang ringkih. Jadi, banyak Sino-Indonesia mencari perlindungan dengan membangun perkoncoan dengan pejabat tinggi, dengan imbalan kontribusi finansial. Kontribusi ini banyak berupa uang suap dan proteksi. Sistem hukum yang korup juga menyediakan perlindungan bagi mereka.
Ketiga, persuasi, dimainkan dengan cara meyakinkan bahwa kebijakan penguasa, aturan politik, basis sosial serta nilai-nilai politik dan idiil adalah demi mereka. Keberhasilan persuasi mereduksi kebutuhan untuk menindas atau mempersembahkan upeti dan jasa. Sebagian besar pejabat mungkin lebih suka memperoleh dukungan sebanyak mungkin dengan cara persuasi ini, yang lebih murah dan lebih sedikit ambigu secara moral.
Instrumen keempat adalah organisasi. Instrumen penindasan, pertukaran, dan persuasi semuanya tergantung pada tingkatan dalam organisasi, yang dibuat untuk menafsirkan kemauan Soeharto ke dalam kebijakan terimplementasi, yang berdampak pada masyarakat.
Pengembangan organisasi yang efektif dan terkontrol secara hirarkis merupakan salah satu kinerja Orde Baru terhebat. Dari kepanjangan tangan militer yang mengawasi dan mengintervensi sipil, hingga pemerintahan sipil dan legislatif.
Soekarno yang kharismatis dikenang karena kemampuannya memobilisasi rakyat untuk perjuangan kemerdekaan, pembebasan Irian Barat dan pembubaran demokrasi parlementer. Semua ini, menurut Liddle, tidak memerlukan organisasi ekstensif dan permanen.
Tidak jelas apakah Soeharto akan dikenang lebih karena keberhasilan pembangunannya atau rejimnya yang represif. "Namun keduanya diwujudkan melalui penciptaan dan pemeliharaan atas organisasi yang efektif," demikian Liddle.
(es/es)











































