FPG Boikot Mendagri Disayangkan Akbar Tandjung

Jakarta - Boikot FPG terhadap Mendagri dalam rapat Komisi II disayangkan mantan Ketua DPR Akbar Tanjung. Menurutnya, sikap FPG lebih memperlihatkan sebagai politisi daripada sebagai wakil rakyat yang harus menjalankan tugas kedewanan.

"Tidak ada urgensinya melakukan sikap seperti itu. Itu bisa mengesankan anggota DPR tidak menjalankan fungsinya sebagai dewan. Lebih mengesankan sebagai politisi yang kepentingan politiknya terganggu," kata Akbar usai diskusi di Gedung DPD Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2008).

Kepentingan politik yang terganggu itu adalah tindakan Mendagri meneken kemenangan Thaib Armayn sebagai Gubernur Maluku Utara. Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, seharusnya semua pihak yang berkonflik memahami keputusan mendagri tersebut. Pada dasarnya, pihak yang berkonflik telah bersepakat untuk menyerahkan sengketa pilkada ini ke Depdagri dan bersedia menerima apapun keputusannya.

"Kasus Maluku Utara kan telah diserahkan pada pemerintah. Pemerintah telah mengambil keputusan. Kalau tidak setuju bisa dilakukan gugatan melalui PTUN atau lainnya. Nggak perlu anggota DPR melakukan pemboikotan seperti itu," kritik Akbar. (yid/aba)